1 week ago
16
Ilustrasi MI(MI/Seno)
RANCANGAN Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 sudah resmi disahkan menjadi UU APBN 2025. Bagi pemerintahan saat ini, APBN 2025 ialah pembahasan APBN terakhir dan sekaligus menjadi APBN pertama pemerintahan baru di bawah komando presiden terpilih Prabowo Subianto.
APBN 2025 masih bersifat baseline dari anggaran wajib yang dialokasikan untuk pemerintahan ke depan. Oleh sebab itu, rencana pemerintah dalam mengelola anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan program strategis lainnya akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan APBN 2025.
APBN 2025 memiliki nilai penting dan strategis karena akan menjadi tahapan pertama bagi pelaksanaan Rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. APBN 2025 seharusnya menjadi fondasi yang kuat menuju Indonesia maju 2045. Maju mundurnya cita-cita untuk mencapai Indonesia maju akan sangat tergantung dari keberhasilan pelaksanaan APBN 2025.
Baca juga : Pembangunan Manusia dan Makan Bergizi Anak Sekolah
Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan memulai tugas sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Pemerintahan baru akan menjalankan APBN 2024 kurang lebih dua bulan (November-Desember). Sementara itu, siklus anggaran APBN 2025 mulai bergulir sejak awal 2025. Siklus anggaran berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sehingga penyusunan APBN 2025 sudah melewati proses koordinasi dan sinergi dari pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo mendatang.
Penyusunan RAPBN 2025 disusun berdasarkan program kerja pemerintahan Jokowi saat ini, tetapi pelaksanaanya sepenuhnya akan dilaksanakan pada pemerintahan baru di bawah komando presiden terpilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam penyusunan APBN 2025 lebih banyak memuat rencana pendanaan yang paling dasar (base line), yang umumnya merupakan non-discretionary spending, belanja wajib yang dikeluarkan untuk membiayai jalannya pemerintahan, dan pembangunan yang sudah dilaksanakan.
Menyadari hal tersebut, presiden terpilih sedari awal sudah membentuk Tim Asistensi dan Sinkronisasi yang diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad. Gerak cepat tersebut menunjuk Thomas M Djiwandono, anggota Tim Asistensi dan Sinkronisasi, untuk 'magang' sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), mendampingi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Keberadaan Thomas M Djiwandono diyakini memiliki misi khusus untuk memuluskan program unggulan pemerintahan baru nantinya dalam APBN 2025.
Baca juga : Anggaran untuk IKN di APBN 2025 cuma Rp15 Triliun
Wajah APBN 2025
Dalam APBN 2025 yang sudah disahkan di depan rapat paripurna DPR RI, pemerintah merumuskan tema kebijakan fiskal pada 2025, yakni Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut menggambarkan pemerintah ingin mendorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi ke depannya dengan memanfaatkan berbagai sektor sumber pertumbuhan ekonomi yang ada sebagai landasan transformasi dalam rangka mencapai target pembangunan ekonomi yang sudah ditetapkan.
Baca juga : Dana Rp15 Triliun Disiapkan untuk IKN Tahun Depan
Di tengah perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, diperkirakan akan menjadi tantangan besar terhadap kinerja ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berjalan stagnan pada 2025 (World Economic Outlook, IMF, Juli 2024). Selain itu, penurunan inflasi global yang masih terbatas menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju.
Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi berdampak terhadap pengetatan likuiditas dan terbatasnya arus modal masuk ke pasar negara berkembang. Hal itu juga akan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, asumsi ekonomi makro menjadi sangat krusial, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2%, nilai tukar Rp16 ribu, dan bunga SBN 10 tahun 7,0%.
Pendapatan negara yang diusulkan sebesar Rp3.005,1 triliun akan sangat tergantung dari optimalisasi pendapatan dari sektor perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,6 triliun. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi. Tren terjadinya moderasi terhadap harga komoditas utama juga perlu terus dicermati mengingat neraca perdagangan memperlihatkan tren penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga : Prospek Ekonomi Keuangan Syariah di Era Prabowo Subianto
Kebijakan belanja negara harus diarahkan pada program-program produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Pemerintah ke depan tidak hanya mengamankan konsumsi dan daya beli masyarakat bawah, tapi juga kalangan menengah yang sedang terimpit. Pada 2025, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.
Ruang sempit pemerintah Prabowo
Defisit RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp616,18 triliun atau sebesar 2,53% terhadap PDB. Kebijakan defisit anggaran pada 2025 untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk memasukkan program unggulannya dalam APBN 2025.
Pemerintah baru nantinya harus bisa mengatur ruang fiskal dalam APBN 2025 yang semakin menyempit. Jumlah anggota kabinet diperkirakan akan mencapai 40 menteri. Gagasan utama peesiden terpilih Prabowo untuk merealisasikan beberapa program unggulan yang menjadi quik win, salah satunya makan bergizi gratis (MBG). MBG sendiri difokuskan untuk peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan. Selain itu, program renovasi sekolah dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
Selain itu, pemerintah baru nantinya juga dihadapkan pada nilai utang yang sangat fantastis jumlahnya. Jika tidak dikelola dengan baik, itu berpotensi menjadi beban bagi generasi berikutnya. Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.502,69 triliun per 31 Juli 2024. Dari jumlah tersebut, rasio utang terhadap PDB mencapai 38,68%. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah mengingat pembiayaan utang pada 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan sebesar Rp552,85 triliun.
Pemerintah Prabowo Subianto harus benar-benar selektif dalam menjalankan program pemerintahan sebelumnya sembari memastikan program unggulannya berjalan baik mengingat ruang fiskal yang sempit dan terbatas untuk melakukan akselerasi pembiayaan program strategis yang sudah direncanakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable, baik melalui pembiayaan utang, nonutang, maupun dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal.
